Site Loader

Omnibus law. Seperti yang diketahui menjadi polemic di tahun ini. bahkan virus corona yang menjadi wabah terbesar di seluruh dunia belum terselesaikan. Ditambah lagi polemic omnibus law di Indonesia, membuat rakyat Indonesia berbondong-bondong marah kepada petinggi-petinggi Indonesia. Adapun isi Undang-Undang omnibus Law Cipta Kerja berisi 11 klaster yang menggabungkan 79 undang-undang yang di dalamnya menyangkut aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, hingga administrasi pemerintahan. Seperti yang dilihat, DPR telah merampungkan naskah final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Kini naskah tersebut sudah meluncur ke meja Presiden Jokowi Widodo.

Tentunya pasca RUU Cipta Kerja yang diusung DPR RI masih terus menuai pro dan kontra. Banyak masyarakat marah dan kecewa atas tindakan yang dilakukan DPR. Dengan polemic tersebut masyarakat melakukan aksi demonstrasi untuk menolak RUU yang dinilai merugikan para buruh yang ada di Indonesia. Selain buruh RUU ini pasalnya juga akan merugikan banyak pekerja.

Aksi demonstrasi telah dilakukan beberapa kali di tiap provinsi, bahkan tak banyak masyarakat yang bertumpah darah demi memperjuangkan hak mereka dalam bekerja. Seperti halnya dijakarta titik point unjuk rasa pun dilakukan di gedung DPR dan gedung Istana Negara, bahkan mereka berbondong-bondong dari daerah demi menyuarakkan aspirasi mereka yang tidak didengar oleh pemerintah.

Selain itu juga, masyarakat marah karna pemerintah kurang mendengarkan aspirasi masyarakat nya dan kurang respon terhadap RUU Cipta Kerja ini. karna yang diinginkan masyarakat jika pemerintah mendengar aspirasi rakyat maka bukalah ruang diskusi, klarifikasi tentang isi RUU Cipta Kerja yang meresahkan public. Bukan hanya RUU Cipta Kerja, tapi polemic Covid 19 pun juga belum selesai ditangani oleh pemerintah, hal tersebut lah yang membuat masyarakat semakin marah kepada pemerintah.

Banyak aktivis-aktivis yang menolak rancangan undang-undang ini sebab RUU Omnibus Law ini dinilai melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat, dan masyarakat ada yang dinilai lebih ramah lingkungan. Selain itu dengan adanya RUU ini dapat membuka celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat. Dan dalam penyusunan RUU ini juga pemerintah tidak terbuka, terkesan tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil dan mendaur ulang pasal inkonstitusional. Hal tersebut tentu membuat resah masyarakat.

Hingga pada detik ini, akhirnya Presiden Jokowi mengesahkan RUU Cipta Kerja, sebanyak 1.187 halaman yang telah ia tanda tangani. seperti yang diketahui bahwa RUU Cipta Kerja dari awal sudah ditolak oleh masyarakat terutama buruh, karena point-point yang tidak sesuai dan hanya merugikan buruh serta pekerja. Dan pada tanggal (2/11/2020) kaum buruh berbondong-bondong untuk berdemonstrasi ke Istana dan MK untuk memperjuangkan penolakan RUU Cipta Kerja. Tapi apalah daya, dari awal unjuk rasa tidak ada perubahan atau keringanan terhadap pekerja dan buruh yang menolak RUU Cipta Kerja ini. karena bagi pemerintah pun RUU ini disahkan dengan pertimbangan yang sangat maksimal dan matang.

Pemerintah juga mengatakan bahwa penolakan RUU Cipta Kerja ini, tidak seperti yang dibayangkan masyarakat. Sebab, banyak terjadinya miss communication antara pemahaman masyarakat dengan RUU Omnibus Law tersebut.

Dengan begitu banyak polemic di Indonesia ini, membuat semakin banyak juga kericuhan terjadi. Semoga negara ini bisa menjadi lebih baik dan dengan adanya polemic menjadikan negara ini semakin maju dan berkembang.

Watson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *