Site Loader
BANSOS UNTUK PAPUA YANG TERHAMBAT
BANSOS UNTUK PAPUA YANG TERHAMBAT

Pemerintah terus melakukan pergerakan yang cepat guna untuk menanggulangi masalah pandemik COVID – 19 yang sudah berlangsung selama kurang lebih lima bulan ini. Sejumlah daerah yang di perkirakan mempunyai potensi yang tinggi yang di akibat kan dari penyebaran Kasus COVID – 19 ini. Beberapa provinsi yang berada di wilayan Indonesia bagian Timur pun menjadi sorotan perhatian seperti Papua dan Papua bagian Barat.

Muhadjir Effendy menteri coordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK) yang juga menjabat sebagai ketua dewan pengarah gugus tugas (GT) penangan COVID – 19 dan di temani oleh ketua Tim GT Nasional Doni Monardo, Menteri Kesehatan Terawan A Putranto, dan pimpinan Komisi VIII dan IX DPR RI yang secara langsung terjun ke lapangan untuk memantau sekaligus melakukan kegiatan koordinasi bersama pemerintah yang berada di daerah setempat.

Dalam kedatangan nya ke wilayah Papua Barat, Menko PMK menegaskan bahwa persoalan penyaluran bantuan sosial atau bansos yang di kirim dari pusat belum bisa ter salurkan 100 persen kepada masyarkat yang terkena dampak dari COVID – 19. Hal ini di sebabkan karena ada nya kendala berupa akses dan transportasi yang tidak mendukung.

“Ada beberapa kabupaten di Papua Barat yang belum terjangkau bansos karena kesulitan transportasi. Ada juga data yang belum dikirim ke Kemensos. Saya minta ini agar segera dipercepat,” (sumber KEMENKO PMK) ucap bupati atau walikota se  – provinsi Papua Barat saat itu sedang memimpin rapat koordinasi penanganan COVID – 19, dengan melalui video konferensi di Hotel Astion Niu, Manokwari, pada hari selasa (7/7)

Di lihat dari progress salur program bansos regular per tanggal 5 Juli 2020, yang utama nya ada program sembaki untuk di berikan pada bulan Juni di provinsi Papua Barat baru mencapai angkat 50,7 persen dan 42,5 persen untuk provinsi Papua. Lalu, untuk bantuan sosial non regular, bantuan sosial tunai (BST) per tanggal 5 Juli 2020, pada tahap pertama di Provinsi Papua Barat sudah mencapai 57,8 persen, di tahap kedua 57,8 persen, dan di tahap ke tiga 23,1 persen. Sedangka di provinsi Papua pada tahap pertama baru mencapai 43,1 persen, di tahap ke dua 42,4 persen dan di tahap ke tiga 20,1 persen.

“Untuk penyaluran program kartu sembako di Papua dan Papua Barat ada 31 kabupaten/kota yang tidak dijangkau Himbara sehingga serapan bansos dari pusat untuk Papua dan Papua Barat termasuk yang masih rendah. Begitupula saat salur BST ada daerah yang lambat salur karena aksesnya sulit. Mekanisme salur bansos di Papua akan segera disesuaikan sehingga bantuan segera dapat diterima masyarakat,”(Sumber KEMENKO PMK) ucap menko pmk.

Muhadjir Effendy mengakui masalah yang utama yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia adalah ketidakdisiplinan masyarakat, yang membuat penyebaran COVID – 19 ini sulit untuk di atasi. Muhadjir Effendy meminta kepada para pimpinan daerah, mau pun itu walikota, bupati, gubernur, untuk bisa memberikan dan menajdi contoh dalam menerapkan protokol kesehatan yang di berlakukan. Contoh nya seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air hingga bersih, dan selalu menjaga jarak aman dan juga hindari keramaian.

Muhadjir menjelaskan, “Yang paling penting pakai masker karena berdasarkan penelitian 60 persen mengurangi potensi penularan. Kemudian social distancing harus dijalankan karena itu merupakan standar minimum yang harus dipenuhi,” (sumber KEMENKO PMK). 

Watson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *