Year: 2020

Penanganan covid – 19 yang terus dilakukan pemerintah ini masih belum menemukan titik terang, dimana virus ini ternyata masih saja gencar di kalangan masyarakat. Belum ada tanda – tanda dimana virus ini akan menghilang, sedihnya semakin banyak korban yang berjatuhan. Membuat tempat – tempat seperti rumah sakit sudah tidak dapat menampung lagi karena sudah melebihi kapasitas. Ini membuat beberapa tempat seperti hotel dan tempat singgah yang memiliki lahan besar dikorbankan, untuk para pasien COVID – 19 yang sedang terjangkit. Protokol kesehatan terus gencar diberlakukan, tetapi hal ini masih saja terus berlansung. Sebenarnya apa yang salah dan apa yang menjadi penyebabnya. Semuany masih menjadi pertanyaan yang besar.

Di ibu kota Indonesia yaitu Jakarta sudah diberlakuka PSBB kedua yang sudah dibelakukan sejak bulan September. Ini menandakan virus ini yang terus merambah dan tidak terkendalikan membuat diberlakukannya lagi kebijakan ini. Sebegitu parahnya kah yang terjadi disana hingga, Gubernur Jakarta memutuskan untuk mengambil langkah demikian. Memang betul bahwa dari awal virus ini jangan dianggap enteng atau hembusan angina semata saja. Angka dan statistic dari korban yang terus bertambah, di mana korban jiwa berjatuhan. Tidak hanya dari masyarakat tetapi dari tenaga medis yang semakin berkurang.

Beralih ke Jawa Barat dimana wilayah bodebek sudah masuk ke dalam zona merah. Hingga akhirnya Gubernur memberikan putusan untuk tempat usaha seperti rumah makan, restaurant, dan yang lainnya untuk tidak memberlakukan kembali makan di tempat atau dine – in. Karena dengan memesan makanan dan makan di tempat memberikan kemungkinan besar untuk COVID semakin bisa merajalela. Surat dari aturan yang diberlakukan ini sudah dikeluarkan di tanggal 30 September 2020.

Didalam aturan yang sudah diberlakukan mengharuskan para bupati dan juga walikota untuk memberlakukan PSBM atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro, sehingga penyebaran dari COVID – 19 ini dapat diatasi dari segi bisnis makanan ini. Lalu untuk beberapa daerah yang memang memiliki risiko kesehatan masyarakat dengan tingkat yang sedang, dapat memberlakukan makan di tempat. Tetapi ada syaratnya yaitu pelanggan yang makan di tempat maksima 50 persen saja. Jam operasional pun berubah untuk makan di tempat, hanya sampai jam 18.00 WIB.

Lau untuk risiko kesehatan masyarakat yang berada di tingkat rendah, yang di mana kasus yang terjadi pun sedikit, aturan yang diberlakukan tidak seketat yang berada dalam tingkat sedang dan tinggi. Hanya peraturan protokol kesehatan tetap harus diberlakukan dan dilaksanakan.

Klaster baru di Kuningan

Terungkapnya kasus yang terjadi di Kuningan ini berupa klaster baru terjangkitnya COVID – 19 tepatnya berada di Pesantren Husnul Khotimah. Tetapi untuk penanganan selanjutnya memang masih menunggu arahan dari Pak Kanwil Kemenag Jabar.

“kita masih menunggu arahan dari Pak Kanwil Kemenag Jabar terkait dengan kejadian di Husnul Khotimah ini harus seperti apa. Jadi seperti apa harus dilakukan dan penyikapannya, apakah memang seperti yang Pak Wagub sampaikan kemudian kita off dulu atau bagaimana, itu masih kita bahas,” * ucap Agus selaku Humas Kementrian Agama.

Sejauh ini yang dilakukan adalah dengan mengembalikan santri – santri ke kediamannya masing – masing.

“Untuk yang positif akan ditangani di sini, kalau negatif baru dipulangkan. Untuk waktu pemulangannya akan dibahas oleh ponpes,” * ucap Uu.

Pandemi corona ini yang makin hari semakin menjadi, bahkan sudah berangsur – angsur berapa bulan tetapi tidak ada penurunan dari pasien dan jumlah korban yang meninggal. Membuat pemerintah sangat memutar otak untuk mengatasi COVID – 19 ini. Menurut Devie Rahmawati selaku Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia yang menjelas kan tentang seseorang yang tidak yakin dengan ada nya wabah COVID – 19 ini. Karena para masyarakat akan lebih yakin dengan sebuah penyakit atau wabah yang sedang menyerang, yang menunjuk kan gejala nya secara nyata atau yang dapat di lihat langsung oleh mata, contoh nya seperti penyakit cacar.

Iksaka Banu seorang penulis kisah sejarah yang menutur kan bahwa pada tahun 1644 terdapat penyakit menular yang menyerang masyarakat di Indonesia, penyakit itu bernama virus variola. Karena ketika itu teknologi nya masih seada nya membuat virus yang menyebar itu tidak memiliki penangkal nya atau disebut vaksin. Sehingga virus variola atau yang di kenal dengan sebutan cacar ini mengambil nyawa masyarakat. Awal mula nya, masyarakat mengira bahwa cacar yang merupakan sebuah penyakit itu adalah kutukan yang diturun kan dari roh halus. Tetapi pada saat itu masyarakat tetap percaya dengan virus yang menyebar itu dikarena kan mereka dapat melihat gejala nya secara langsung.

“Sebagian warga tidak percaya Covid-19 soalnya mereka tahunya, yang namanya penyakit itu nampak. Bisa dilihat oleh mata gejalanya. Cacar misalnya. Keduanya sama-sama dari virus, menular, dan mematikan, tapi bedanya kalau cacar kan kelihatan di kulit,” * kata Devie, Jumat (4/9/2020).

Selain itu, faktor yang mendukung masyarakat menjadi tidak yakin dengan keberadaan COVID – 19 ini adalah ada nya kabar hoaks yang menyebar di masyarakat. Ada juga yang menjadi pendukung lain nya yaitu perdebatan teori COVID – 19 yang menyebar di masyarakat, yang padahal belum tentu kabar itu benar ada nya. Maka dari itu masyarakat sebaik nya lebih berhati – hati dalam membaca dan mempercayai suatu berita yang beredar, karena bila tidak ada bukti dan keterangan yang valid berita tersebut di ragukan ada nya. Berita hoax ini dapat menimpa siapa saja, hingga ke orang yang berpendidikan sekali pun.

Pada tanggal 5 Agustus, ada laporan yang menyampaikan tentang kasus hoaks mencapai 1.000 terkait COVID – 19, dan juga sudah menyebar ke 2.000 platform digital ini menurut Kementerian  Komunikasi dan Informatika (Kemekominfo).

Selain itu Guru Besar FISIP UI menutur kan, bahwa masyarakat kalangan bahwa tidak yakin dengan ada nya keberadaan COVID – 19, karena itu tidak ada nya gejala yang memang Nampak dan terlihat langsung oleh mata.

Hadirnya obat COVID – 19

Hadi Pranoto membeber kan kepada masyarakat luas bahwa obat dari COVID – 19 ini sudah ada. Dia yang menganggap diri nya adalah seorang professor mikrobiologi yang mengungkap kan bahwa dia sudah membuat sebuah obat herbal yang dapat menghilang kan dan mencegah corona.

“Ya, obat untuk Covid-19. Bisa menyembuhkan dan bisa mencegahkan. Kalau vaksin itu disuntikkan, tapi kalau ini diminum,” * ungkap Hadi Pranoto.

Setelah ungkapan Hadi kepada publik ini membuat pihak – pihak dari kesehatan dan pengawas obat banyak yang melurus kan kabar ini.

“Dalam hal ini, kita harus merujuk kepada Badan POM sebagai pemegang otoritas,” * ucap Daeng.

Karena untuk mengeluar kan sebuah obat itu melewati proses pengembangan yang tidak sebentar, banyak sekali tahapan – tahapan yang harus di lewati dan itu tidak semudah itu.

Persoalan yang sedang di bicarakan tentang pengocokan ulang atau reshuffle kabinet Indonesia maju di situasi pandemi COVID – 19 ini kembali di bicara kan. Tetapi, berbeda dari rencana yang sebelum nya, kali ini tidak di hembuskan oleh pihak istana. Para menteri yang menjadi dilema, setelah mendengar pembicaraan dan rencana tersebut. Meksipun akhir – akhir ini, pihak dari istana sudah membantah tentang rencana dan informasi tersebut.

Rencana dan kabar reshuffle di tubuh kabinet, yang awal nya diberita kan oleh Indonesia police watch (IPW). Menurut IPW, terdapat belasan menteri yang akan di kocok ulang atau reshuffle. Tetapi bukan hanya di ganti, karena beberapa dari mereka ada yang akan di geser untuk menduduki jabatan kementrian yang lain nya.

“Dari info yang di peroleh IPW, sedikitnya ada 11 menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18,” * kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, pada hari Jumat (21/8/2020).

Lalu, salah satu dari jawaban menteri yang akan di ganti yaitu dari menteri pertahanan prabowo subianto. Mantan danjen kopassus itu yang di gadang – gadang akan di tunjuk sebagai seorang  menteri pertanian, upaya ini di ambil karena sedang berada di situasi menangani program food estate.

Selain itu, neta juga mengatakan bahwa “Beberapa menteri yang duduk di sektor ekonomi yang  juga akan di ubah kembali posisi nya.” *

Di antara nya ada menteri perhubungan, menteri koperasi, menkumham, menpora, mendikbud, menteri pariwisata, menteri perdagangan, menaker, mensos, menteri kominfor, menkes, menteri perindustrian, meneg BUMN, menteri agama, kepala bulog, dan lain – lain yang di katakana oleh Neta.

Lalu Neta juga menambah kan, “bahwa di dalam reshuffle tersebut akan dilakukan penambahan menteri, yang awal nya berasal dari anggota polri dan PDI perjuangan. Meskipun begitu, ada juga nama baru yang hadir sebuah pengocokan ulang. Yang di mana salah satu nya, terdapat putra presiden RI ke enam agus harimurti yudhoyono dan mantan calon wakil presiden, sandiaga uno.” *

Menteri Dilema

Merespon infomasi itu, menteri sekertaris negara praktino mengaku terkaget. Dia pun memastikan bahwa berita yang di edarkan oleh neta itu tidak benar. Termasuk juga kata dia, tentang rencana pergantian kabinet yang di kabar kan akan dilakukan sesudah pergantian jabatan panglima TNI.

“Kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan di-reshuffle. Itu tidak benar karena hari-hari ini kita konsentrasi untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian,” * tegas Pratikno  pada hari Sabtu (22/8/2020).

Meskipun begitu kabar dari pengocokan ulang kabinet ini pernah membuat beberapa menteri menjadi kebingungan. Karena, ada kabar yang mengatakan bahwa para menteri tidak di perbolehkan untuk melakukan bepergian keluar kota pada tanggal 22 agustus.

Pak presiden Jokowi memberikan penekanan untuk masalah ini, yang di mana para menteri dan jajaran nya harus terus fokus bekerja dalam mengatasi krisis yang di akibat kan dari pandemi COVID – 19 ini, dan juga memanfaatkan situasi ini untuk melakukan perkembangan yang pesat.

“Rekan-rekan menteri yang diisukan akan di-reshuffle tolong untuk fokus pada tugas masing-masing, saling bersinergi. Karena saat ini rakyat Indonesia memerlukan kecepatan kerja pemerintah dan seluruh jajarannya dan juga dengan seluruh komponen bangsa agar kita segera keluar dari krisis,” * kata Pratikno.

Seorang guru yang bernama Nur Fadli yang mengajar di sekolah SMPN 1 Sukorambi, menjadi seorang guru honorer selama 18 tahun lama nya. Nur Fadli menjadi seorang guru saat tahun 2018, dia di angkat sebagai guru yang sebagai status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Tidak sama seperti guru – guru pada umum nya, Nur Fadli membangun sekolah sejumlah sepuluh untuk anak – anak yang tidak  berkcukupan di daerah pedalaman yang sulit di jangkau dari tahun 2004 yang lalu.

Sekolah yang didirikan nya itu tersebar di beberapa titik seperti, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Dan Kecamatan Sukorambi, lokasi – lokasi tersebut ada ada di daerah kaki pegunungan Argopuro. Di daerah – daerah tersebut, tidak sedikit orangtua nya yang berkerja sebagai buruh tani, menjadi kuli bangunan, ada juga yang bekerja nya sampai merantau ke Bali hingga luar negeri.

Nur Fadli mengatakan, “Saya prihatin melihat banyak anak-anak yang putus sekolah saat itu,” *. Guru honorer ini lahir pada tanggal 11 Desember 1980 yang tinggal di Dusun Manggis, Desa Sukorambi. Hati nya tergerak melakukan aktivitas yang berhati emas ini karena dia tidak bisa diam saja, dengan hanya melihat anak – anak yang tidak mengenyam pendidikan.

Melihat dari pengalaman Nur Fadli sendiri, yang dulu saat ingin mengenyam pendidikan harus banting tulang terlebih dahulu, bekerja sebagai pemulung agar dapat membiayai sekolah nya sendiri. Dia menjadi seorang di daerah sekitar rumah nya di tahun 2000, saat sudah selesai mengenyam pendidikan di Universitas Islam Jember.

Karena banyak hal yang sudah dilalui nya saat menjadi seorang guru, membuat diri nya menjadi tergerak agar bisa membantu pendidikan anak – anak yang ada di desanya. Kurang nya pendidikan yang berada di desanya ini, membuat sebagian orang – orang yang berada di desa itu  menikah di usianya yang masih tergolong muda. Hambatan yang di alami tentu nya dari masalah biaya yang tidak mereka miliki untuk sekolah.

Pada tahun 2004, Nur fadli mencoba mendirikan lembaga pendidikan di daerah pedalaman dan mencoba dengan sekolah dasar di Bintoro. Pada saat itu, sekolah nya adalah madrasah diniyah. Kala itu anak – anak tidak bersekolah di tingkat SD, karena sekolah nya mempunyai lokasi yang jauh kira – kira empat kilometer. Selain itu mereka harus melalui daerah perkebunan agar bisa tiba di sekolah itu, dan harus berjalan kaki, sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk tidak bersekolah.

Untuk membangun sebuah sekolah itu tidak mudah, karena Nur Fadli saat itu mendapatkan penolakan dari masyarakat yang berada di situ. Yang takut dengan biaya yang di harus dikeluarkan untuk mengenyam ilmu di situ. Perlahan namun pasti, Nur Fadli dapat persetujuan dari orang tua murid – murid. Setelah itu, dia mendirikan sekolah tersebut sampai jadilah sekolah tersebut dan diberi nama SDN Bintoro V hingga sekarang.

Tidak berhenti disitu, dia juga membuat lembaga MTs Asy syukuriah di tahun 2004 Bintoro, karena di daerah tersebut juga sama banyak yang tidak bersekolah. Nur Fadli mengatakan bahwa, “Butuh tiga tahun meyakinkan warga sekitar, apalagi saya orang baru,” *. Pembuatan lembaga ini dilakukan bersama – sama. Langkahnya yang tidak berhenti disitu, lanjut meningkat tingak pendidikan yang berada di daerah pedalaman yang tidak terkena lembaga pendidikan.

Terdapat sejumlah 119.175 narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan dan rutan yang berada di seluruh Indonesia yang menerima sebuh remisi atau sama dengan pengurangan masa hukuman pada hari ulang tahun ke 75 Republik Indonesia.

Dari jumlah 119.175 narapidana, sebanyak 1.438 mendapatkan remisi bebas dari penjara. Lalu untuk 117.737 narapidana yang lain nya mendapatkan pengurangan dari hukuman nya yang beragam yaitu satu sampai dengan enam bulan.

“Sebanyak 1.438 napi dapat menghirup udara bebas setelah menerima remisi umum II,” ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga (sumber dari cnnindonesia.com) yang di utarakan pada saat upacara HUT RI tepat nya di Lombok Barat melalui  sebuah keterangan secara tertulis (17/8).

Remisi ini diberikan kepada napi yang tentu nya sudah memenuhi dan  melengkapi persyaratan administratif dan juga substantive yang di antara nya yaitu menjalani pidana yang minimal itu enam bulan dan juga tidak terdaftar pada buku catatan pelanggaran disiplin napi.

Selain itu untuk napi yang mendapatkan remisi juga harus aktif mengikuti  program pembinaan di lapas, rutan, atau pada lembaga pembinaan khusus anak.

“Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Jika tidak berperilaku baik, maka remisi tidak akan diberikan,” katanya. (sumber dari cnnindonesia.com).

Reyhand Silitonga juga mengucapkan, bahwa pemberian dari remisi ini sudah menghemat anggaran makan napi yang berjumlah sekitar Rp 176 miliar. Pengehematan anggaran yang dilakukan untuk 1.438 napi yang sudah bebas mencapai yaitu kurang lebih Rp 3 miliar. Di sisi lain penghematan anggaran untuk 117.737 napi yang mendapatkan remisi itu mencapai Rp 173 miliar.

Jadi total dari penghematan anggaran makan napi yang sudah dilakukan itu mencapai Rp 176,26 miliar.

Remisi untuk napi yang diketahui sudah di atur di dalam UU RI Nomor 12 pada tahun 1995 yaitu tentang Pemasyarakatan, PP Nomor 99 Tahun 2012, Keppres Nomor 174/1999 dan peraturan menteri nomor 3 tahun 2018 yaitu tentang pemberian remisi kepada warga binaan masyarakat.

Lalu sejumlah 11.268 warga binaan masyarakat (WBP) di jawa timur yang menerima remisi umum, pada momen peringatan HUT RI ke 75 ini. 11.268 WBP ini yang dinyatakan berhak untuk menerima remisi umum. Salah satu dari pertimbangan nya ialah, mereka yang sudah berbuat baik selama menjalani permbinaan di dalam lapas atau rutan. Pemberian dari remisi umum ini yang dilakukan dengan penyerahan surat keputusan menkumham nomor PAS – 992.PKK.01.01.02 tahun 2020, oleh Kakanwil kemenkumham jatim Krismono kepada perwakilan WBP dari lapas atau rutan korwil di Surabaya.

Krismono mengatakan bahwa besaran remisi yang di berikan kepada para WBP itu beragam. Ada yang paling rendah itu adalah satu bulan dan untuk yang paling lama itu adalah enam bulan.

Dia mendetail, bahwa WBP yang sudah menjalani pidana selama enam  sampai dengan dua belas bulan ini, menerima remisi selama sebulan, sedangkan WBP yang sudah menjalani tahun pertama nya, memperoleh remisi selama dua bulan.

Lalu untuk WBP yang sudah menjalani tahun ke dua, menerima remisi selama tiga bulan. Lalu WBP pada tahun  ke tiga, menerima remisi selama empat bulan. Kemudian Krismono menuturkan, WBP pada tahun ke empat menerima remisi selama lima bulan. Untuk tahun ke lima menerima remisi selama lima bulan. Dan untuk tahun ke enam dan seterus nya menerima remisi selama enam bulan.

Pemerintah merencanakan soal pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam usaha untuk memberantas terorisme membuat pro dan kontra. Pemerintah sudah menyusun sebuah rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang tugas untuk TNI dalam mengatas aksi dari terorisme. Draf nya pun di gadang – gadang sudah di serahkan kepada DPR untuk beberapa waktu yang lalu, agar dapat di bahas secara bersama – sama. Sejumlah pihak pun berharap agar pembahasan dari draf ini dapat dilakukan secara terbuka dan transparan.

“Rancangannya sudah jadi, sudah ke DPR. Perdebatan cukup seru,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD seperti dilansir dari Tribunnews.com, pada 29 Juli lalu (di kutip dari kompas.com).

Mahfud berbicara, bahwa pihak nya sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk dalam kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada saat menyusun rancangan tersebut. Selain itu, dia pun menyebutkan, bahwa komunikasi yang dilakukan Kementrian hukum dan HAM, untuk menampun seluruh  aspirasi dari berbagai pihak. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hal yang harus di perbaiki dan di selaraskan kembali.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Mahfud menyatakan, belum menerima dan membaca raperpres tersebut. Dia memperkirakan bahwa susunan itu tengah berada di tangan pimpinan DPR. Meskipun begitu, Meutya memberikan tambahan bahwa secara umum TNI mempunyai wewenang untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang berada di dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu wewenang yang berada di dalam OMSP yaitu pemberantasan terorisme.

Di desak secara terbuka

Lalu, sejumlah kalangan melakukan pendesakan agar pembahasan raprepres ini dilakukan secara terbuka. Koalisi dari masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan, seperti mengatakan bahwa sejak wacana itu dikeluarkan Kemenko Polhukam, sejumlah elemen dari masyarakat sipil sudah melakukan penolakan. Penolakan ini terjadi karena rancangan dari aturan tersebut sudah di nilai akan berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia.

“Dalam konteks itu, seharusnya pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mengakomodasi masukan masyarakat,” kata Direktur Imparsial Al Araf dalam keterangan tertulis, pada 2 Agustus lalu (di kutip dari kompas.com).

Dia juga memberikan desakan, agar pembahasan raprepres ini diberlakukan secara terbuka dan transparan. Ini bertujuan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara aktif untuk mengawasi perkembangan pembahasan dan memberikan pendapat yang konstruktif di dalam penyusunan raprepres ini. Desakan yang sama juga di keluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Selain itu, keterbukaan itu di atur dalam peraturan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

“Meminta agar pembahasan terhadap rancangan perpres dilakukan secara terbuka dan transparan sebagai bagian dari proses pembentukan hukum yang menghormati hak partisipasi publik,” ujar Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2020) (di kutip dari kompas.com).

Pelibatan dari TNI ini harus patuh kepada norma hukum dan HAM yang berlaku. TNI yang terlibat di dalam pemberantasan teroris harus patuh kepada KUHAP, KUHP, dan UU HAM. Untuk alokasi anggaran pada TNI dalam mengatasi aksi terorisme hanya melalui APBN, karena mengingat fungsi dari TNI yang bersifat terpusat. Sehingga, anggaran untuk TNI hanya melalui APBN sama dengan Pasal 66 UU TNI yang berlaku.

Djoko Tjandra atau yang bernama lengkap Joko Soegiarto Tjandra ini menjadi perbincangan publik pada waktu – waktu terakhir ini. Djoko Tjandra terpidana kah tagih (cessie) Bank Bali pada tahun 1999, tentu nya membuat gempar karena aneh nya jejak nya ini tidak diketahui bak angin yang tidak mempunyai jejak.

Di mulai dari tahun 1999 saat kasus cessie Ban Bali ini diusut sampai Djoko Tjandra melarikan diri ke luar negeri pada tahun 2009, lalu kabar mengenai Djoko Tjandra ini tidak terdengar. Pada tahun 2020 tiba – tiba nama Djoko Tjandra kembali di beritakan dimana – mana. Ketika kehadiran nya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada awal bulan Juni 2020, jejak dari Djoko Tjandra mulai di cari dan di pelajari, disini lah terumgkap fakta – fakta yang lain nya.

Saat itu Djoko Tjandra pernah diketahui membuat KTP elektronik atau e – KTP tetapi di curigai bahwa dia adalah buronan. Dia pun dapat dengan mudah nya mendapat kan paspor sampai surat jalan. Gerak bebas dari Djoko Tjandra ini membuat gempar dan geleng – geleng kepala. Berikut perjalanan nya.

Perjalanan Djoko Tjandra

Tahun 1999

Kasus korupsi cessie Bank Bali yang melibatkan Djoko Tjandra mulai di telusuri oleh kejaksaan agung.

Tahun 2000

Majelis hakim memutuskan Djoko Tjandra agar terlepas dari segala tuntutan. Di dalam putusan nya, majeli hakim memberi pernyataan yang sebenar nya dakwaan JPU terhadap perlakuan dari Djoko Tjandra secara hukum. Tetapi perbuatan nya tersebuh bukanlah suatu tindakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata. Ini membuat Djoko Tjandra terbebas dari segalan tuntutan hakim.

Bulan Oktober 2008

Kejaksaan agung mengajukan peninjauan kembali (PK) kasus korupsi cessie Bank Bali dengan terkdakwa Djoko Tjandra ke mahkamah agung.

11 Juni 2009

Majeli meninjau kembali MA yang diketahui Djoko Sarwoko dengan anggota I Made Tara, Komariah E Sapardjaja, Mansyur Kertayasa, dan Artidjo Alkostar yang memutuskan untuk meneriman peninjauan kembali (PK) yang di ajukan oleh jaksa, selain hukuman penjara selama dua tahun, Djoko Tjandra juga harus membayar dengan sebesar Rp 15 juta. Uang di punyai oleh Djoko Tjandra di Bank Bali sebesar Rp 546.166.116.369 di ambil untuk negara. Imigrasi yang mencekal Djoko Tjandra, pencekalan ini juga di berlakukan bagi yang terpidana kasus cessie Bank Bali lain nya, yaitu Syahril Sabirin selaku mantan Gubernur BI ini di vonis selama dua tahun penjara.

16 Juni 2009

Djoko Tjandra tidak hadir dalam panggilan kejaksaan untuk di eksekusi. Djoko Tjandra di berikan kesempatan satu kali panggilan ulang, tetapi hasil nya sama dia tidak datang ke panggilan jaksa, sampai Djoko Tjandra dinyatakan sebagai seorang buronan. Saat itu Djoko Tjandra di perkira kan sudah melarikan diri ke Port Moresby, Papua Nugini, dengan menggunakan pesawat carteran pada 10 Juni 2009 atau sehari sebelum dia di vonis yang sudah di bacakan oleh MA.

10 Juli 2009

Red notice dari Interpol suda di keluar kan atas nama Joko Soegiarto Tjandra pada tanggal 10 Juli 2009

29 Maret 2012

Terdapat sebuah permintaan pencegahan ke luar negeri dan kejaksaan agung RI yang berlaku selama enam bulan.

12 Februari 2015

Permintaan DPO dari sekertaris NCB Interpol Indonesia terhadap Djoko Tjandra pada tanggal 12 Februari 2015. Ditjen Imigrasi mengeluarkan surat perlihal DPO kepada seluruh kantor imigrasi yang di tembuskan kepada sekertaris NCD Interpol dan Kementrian Luar Negeri.

Sesudah menjadi seorang buron selama belasan tahu, dan terpidana Kasus pengalihtan hak tagih atau cessie Bank Bali Djoko Tjandra akhir nya berhasil di tangkap. Buronan pada kelas kakap ini pernah menggemparkan dan geleng – geleng masyarakat Indonesia akhir nya di tangkap di Negara tetangga yaitu Kuala Lumpur, Malaysia.

Nama Djoko Tjandra pernah menjadi perbincangan setelah jejak nya yang di temukan pada tanggal 8 Juni 2020. Djoko Tjandra disebut bebas keluar masuk Indonesia padahal dia berstatus buron. Akhir nyadia berhasil tertangkap setalah kurang lebih 11 tahun dia melarikan diri dan status buronan nya.

Membuka kotak Pandora

Penangkapan yang dilakukan pada Djoko Tjandra mempunyai nilai yang strategis. Tidak hanya menyelesaikan perkara pidana Djoko Tjandra, tetapi juga membuka sebuah pintu masuk untuk menyelediki dan mengusut tuntas kasus lain yang juga terkait seperti Kasus pemalsuan surat jalan dan red notice.

Ini juga dapat menjadi sebuah peluang agar dapat membongkar persekongkolan yang membuat nya terpidana kasus Bank Bali ini yang membuat nya bisa melariakn diri ke luar negeri pada tahun 2009 yang lalu. Kemudian, penangkapan Djoko Tjandra juga dapat menjadi sebuah titik balik untuk melakukan penyidikan yang lebih lebar lagi. Penyidikan itu tidak saja dilakukan terhadap Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, yang mengeluarkan surat jalan, melain kan juga terhadap pihak – pihak yang lain yang memberikan kemudahan melarikan diri nya Djoko Tjandra.

Penangkapan Djoko Tjandra dapat menjadi sebuah pintu masuk untuk mengusut  keterlibatan oknum di instansi yang lain dan dpaat melakukan evaluasi secara keseluruhan. Pelarian yang di lakukan Djoko Tjandra seharus nya dapat di jadikan sebuah momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja kepolisian, kejaksaan agung, kementerian hukum dan HAM juga Badan Intelejen Negara. Karena bila tidak dilakukan sebuah evaluasi yang benar – benar mendalam, tidak menutup sebuah kemungkinan bahwa kasus – Kasus yang seperti ini akan terulang – ulang kembal, dan tidak menemukan titik terang nya.

Buronan yang Lain nya

Kepolisian RI dapat sedikit bernafas lega karena sudah berhasil menangkap Djoko Tjandra. Tetapi, ini semua bukan lah sebuah akhir dari kasus ini, karena masih banyak di luar sana yang menjadi buronan kasus korupsi lain nya dan masih dapat berjalan – jalan dengan bebas dan berkeliaran.

Indonesia Corruption Watch  (ICW) menyebut kan bahwa setidak nya masih terdapat 39 buronan kasus korupsi yang masih belum di tangkap. Meskipun, sudah berhasil menangkap Djoko Tjandra, tetapi masih banyak tugas dan pekerjaan yang harus di selesaikan oleh polri dan institusi penegak hukum yang lain nya. Misal nya seperti Eddy Tansil.

Jauh sebelum kasus yang menerpa Djoko Tjandra, pria satu ini sudah membuat gempar publik di Indonesia, karena Eddy Tansil masih menjadi buron hingga sekaran dan di sebut sebara raja penipu. Dia di masukan ke dalam penjara setelah menyebabkan kredit yang macet senilai Rp 1,3 T di bank pembangunan Indonesia selama tahun 1991 – 1994.

Kasus ini menyeret beberapa orang yaitu Tommy Soeharto dan Menko Politik dan Keamanan pada saat itu, Laksamana Sudomo. Eddy berhasil melarikan diri dari LP Cipinan pada tahun 1996. Dan menghilang tidak diketahui jejak nya. Eddy menjadi buronan kasus korupsi di Indonesia yang paling lama melarikan diri.

Perburuan para buronan kasus korupsi harus menjadi fokus pemerintah. Agar tidak terjadi hal yang serupa.

Indonesia dapat menjadi lebih awal untuk mencapai wabah COVID – 19, yang di mana setelah pemerintah mendatangkan perangkat yang dapat mendeteksi berbasis molekuler dari luar negeri, menurut peneliti ITB.

Kementerian BUMN baru saja melakukan impor 20 mesin PCR atau Polymerase Chain Reaction yang memiliki klaim dapat melakukan uji kepada 9.000 sampai 10.000 spesimen di setiap hari nya. Dengan menggunakan alat – alat yang baru ini, pemerintah mempunyai target agar melakukan 300.000 tes dalam sebulan.

Ketua Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi ITB yaitu Nuning Nuriani, memperkirakan bahwa dengan melakukan jumlah test yang sebanyak itu, pandemi COVID – 19 yang ada di Indonesia akan mencapai puncak penyebaran pada awal bulan April atau Mei. Tetapi dengan satu syarat yaitu 90 persen masyarakat melakukan isolasi secara mandiri.

“Jika [Pembatasan Sosial Berskala Besar] dimulai 12 April, terus hanya 10% orang yang bergerak, terus pada saat periode infeksi ini PCR dan isolasinya dijalankan dengan baik, itu sebenarnya yang sangat diharapkan. Jadi puncak kasus aktifnya bisa turun lebih cepat, jumlah kematiannya juga lebih sedikit,” ucap Nuning. (sumber bcc.com).

Tetapi target sebanyak 300.000 test per bulan nya mungkin tidak akan segera tercapai dan cepat dilakukan, kata Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekul Eijkman bidang Penelitian Fundamental Herawati Sudoyo. Dia membeeri penjelasan bahwa, aktivitas yang akan dilakukan membutuhkan waktu guna meningkatkan fasilitas pada laboratorium dan melatih para SDM di tingkat provinsi.

Memperbanyak tes

Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN, mengucapkan bahwa pemerintah sudah mendatangkan dua mesin MagnaPure 96 yang dapat melakukan tes sebanyak 1.000 tes per hari nya dan 18 LightCycler PCR detector dengan kapasitas 500 tes per hari.

Mesin – mesin yang berasal dari Swiss itu diklaim dapat melakukan uji sebanyak 9.000 sampai 10.000 spesimen di setiap hari nya, dan pemerintah mentargetkan 30.000 tes di  dalam sebulan.

“Dengan alat ini kita harapkan Indonesia semakin bisa mendata berapa banyak orang yang terkena [virus] corona, sehingga antisipasi kita untuk menghadapi [virus] corona akan semakin baik,” ucap Arya pada konferensi per yang di selenggarakan secara daring hari Rabu (08 / 04) (sumber bcc.com).

Pemerintah Indonesia yang selama ini kritik dengan alasan kurang nya jumlah tes. Per Rabu (08 / 04), Indonesia sudah melakukan tes sebanyak 14.571 spesimen, menurut data Kementerian Kesehatan. Tetapi angka tersebut masih dianggap kecil bila di bandingkan dengan populasi yang berada di Indonesia yang jumlah nya lebih dari 200 juta jiwa.

Kemudian, bila dibanding kan dengan negara Malaysia sudah melakukan 1.717 tes per satu juta orang, di Singapura 11.110 ter per satu juta orang, di Brunei Darussalam 20.218 tes per satu juta orang, dan di Thailand  359 tes per satu juta orang nya.

Harus di barengi denga isolasi

Menurut Nuning Nuraini, dengan bertambah nya jumlah tes, maka semakin cepat kasus positif dapat di temukan dan di isolasi.  “Artinya puncak kasus aktifnya itu bisa sangat tinggi tapi karena ditesnya lebih cepat, maka lebih dini dideteksi.” (sumber.bcc).

Perempuan yang juga sebagai ketua dari tim simulasi dan permodelan COVID – 19 Indonesia atau SimcovID menegaskan bahwa peningkatan jumlah tes harus di barengi dengan isolasi.

Yodi Prabowo sebagai editor dari Metro TV yang dinyatakan hilang selama dua hari. Pada akhirnya di temukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di pinggir tol lingkar luar ,jalan Ululjami Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada hari Jumat 10 Juli 2020.

Jenazah dari Yodi Prabowo yang di temukan oleh ke tiga orang anak yangsedang bermain layangan. Setelah itu kepolisian mengotopsi jenazah, dan dari hasil otopsi di temukan luka tusuk dari benda tajam di bagian leher dan dada. Polisi mengamankan sebilah pisau, yang di duga Yodi meninggal diakibat kan karena pembunuhan.

Polisi mempunyai dua praduga, yang menjadi akibat dari tewas nya Yodi Prabowo ini. Kepala Satuan Reserse Criminal Polres Jakarta Selatan Ajun Komisarin Besar, Irwan Susanto menyebutkan awal kasus kematian dari Yodi.

“Intinya Kami Ada Dua, Apakah Itu Ada Pelakunya Sehingga Korban Meninggal Atau Dengan Dirinya Sendiri Sehingga Menyebabkan Meninggal. Itu Sementara Yang Kami Bisa Sampaikan Analisa Awal,”(sumber metro.tempo)  ucap Irwan di Kantornya, Senin (13/7/2020).

Tidak ada barang pribadi yang hilang dari Yodi. Barang pribadi nya Yodi yaitu satu unit motor Honda Beat, kamera, dan dompet berada di badan nya.

Pisau yang di temukan di TKP berasal dari warung langganan nya. Yodi sering mengunjungi warung yang berada di bilangan Pesanggrahan , Jakarta Selatan. Warung itu pernah di curigai sebar asal mula pisau dapur ini mendarat di dada dan leher Yodi. Anjing pelacak pun di kerahkan ke warung tersebut. Pemilik warung tersebut mengatakan bahwa dia mengenal sosok Yodi.

Setelah melalui dua pekan lebih dalam menjalani penyelidikan, polisi akhirnya mengungkapkan bahwa penyebab dari tewas nya Yodi setelah semua fakta di kumpulkan tewas akibat bunuh diri.

Hasil akhir ini di dapatkan setelah polisi melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti – bukti yang ada di tempat kejadian.

“Dari beberapa faktor penjelasan TKP dan keterangan ahli, olah TKP, bukti pendukung, dari keterangan lain, maka penyidik berkesimpulan yang bersangkutan diduga kuat melakukan bunuh diri,”(sumber kompas.com)  ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimimum) Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (25/7/2020).

Tubagus mengatakan bahwa Yodi tewas akibat bunuh diri karena mengalami depresi, setelah melakukan pemeriksaan ke dokter kulit dan kelamin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM.

Hasil dari penyelidikan, Yodi pernah menjalankan te dan konsultasi di Poli Penyakit Kulit dan Kelamin di RSCM, dan di arahkan oleh dokter agar menjalani tes HIV.  Tim dari kepolisian menemukan da nya bukti catatan transaksi keuangan di RSCM Kencana. Kemungkinan dari terjadi nya depresi diperoleh polisi dari pemeriksaan dan keterangan saksi ahli psikolog forensik.

“Adakah kaitannya dengan dugaan bunuh diri? Sangat terkait kaitannya dengan kemungkinan munculnya depresi, tetapi ini dijelaskan oleh ahli di bidang psikologi forensik,” (sumber kompas.com) ucap saksi ahli psikolog forensik.

Ibunda Yodi, Turina mengaku tidak puas dengan hasil akhir sementara kepolisian yang menyebutkan bahwa anak nya tewas karena bunuh diri. Turinah menuturkan bahwa terdapat kejanggalan yang berada di jasad anak nya yang mempunyai banyak luka tusukan.

“Kalau dia bunuh diri, nggak mungkin dia. Lukanya banyak, Mas, di dada, ya kan, banyak tusukan. Udah gitu, lukanya dalam semua, sampai menembus jantung dan paru-paru itu, kalau sampai nembus jantung dan paru-paru, apa dia ada daya untuk nyabut lagi, dipindahin lagi ke leher? Logikanya kan gitu, yang di leher kan dalam, di situ saya janggalnya,” (sumber detik.com) ucap ibu Turinah.

Kelompok masyarakat sipil kecewa atas kinerja kerja DPR terkait dengan penundaan pembahasan rancangan undang – undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS.

Kelompok ini terdiri dari ratusan kelompok lain nya dan individu yang mendukung RUU PKS antara seperti Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWD), sampai Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KePPak Perempuan).

Sebelum nya, Komisi VIII DPR memberikan usulan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di terbitkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Marwan Dasopang selaku Wakil Ketua Komisi VIII berbicara pembahasan RUU PKS sulit dilakukan untuk saat ini.

“Masyarakat sipil menyampaikan rasa kecewa yang mendalam atas pernyataan Komisi VIII DPR akan dikeluarkannya RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020,” (sumber kompas.com) ucap perwakilan jaringan masyarakat sipil dari forum Pengada Layanan ( FPL), Veni Siregar, dalam keterangan yang tertulis.

Veni Siregar mengatakan, bahwa pihak nya tercatat sejak bulan Maret 2020, Komisi VIII DPR sudah menyerahkan RUU tersebut kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dengan memberikan alasan bahwa beban penyelesaian agenda rancangan yang cukup sulit untuk di penuhi.

Tetapi pada saat itu, Baleg DPR tidak mengambil alih sebagai RUU Priotitas tahun 2020. RUU PKS hingga saat ini masih saja menjadi usulan Komisi VIII. Melihat ini Veni menilai, bahwa ada ketidakjelasan yang terjadi atas status RUU PKS Parlemen.

Karena menurut nya, saat ditetapkan sebagai proglenas prioritas 2020 hingga Juli 2020 ini, tidak ada kejelasan yang pasti siapa yang akan menjadi pengusul RUU itu.

Ini menimbulkan kebingungan public. Khusus nya mengenai posisi pada kebijakan yang sebelum nya diharapkan dapat melindungi dan memberikan akses keadilan bagi korba kekerasan seksual dan juga keluarga nya.

Dia mengatakan bahwa ketidakjelasan status ini dan tidak transparan nya proses di DPR sangat menyusahkan masyarakat dalam mengawal RUU tersebut.

Di sisi lain, kondisi yang menggantung tersebut di nilai tidak terlalu berbeda bila dibandingkan saat periode 2019. Yang di mana RUU PKS hanya dijadikan sebagai janji yang terus menerus gagal, ungkap Veni.

Ini terbukti lemah nya komitmen parlemen untuk memastikan apakah RUU PKS dapat dibahas pada tahun ini. Seperti yang sudah terjadi pada penutupan periode terakhir DPR 2014 – 2019 RUU PKS tidak bisa dilanjutkan. Terbukti kembali lemah nya komitmen parlemen sendiri untuk memastikan RUU ini agar di bahas, ucap Veni.

Kelompok masyarakat sipil pun mendesak DPR agar segera membahas dan mengesahkan RUU PKS ini. Veni mengharapkan agar pembahasan RUU PKS dapat dilakukan dengan memperhatiakn masukan dari masyarakat sipil, yang bertujuan agar substansinya berpihak pada korban kekerasan seksual.

Ini dapat dilakukan dengan membuka akses untuk masyarakat terhadap proses pembahasan. Maka dari itu, Veni meminta untuk pembahasan RUU PKS dapat dilakukan secara terbukan dan transparan. Jadi, peraturannya berdasarakan suara dari masyarakat, juga berpihak kepada hak – hak dan keadilan korban, ucap Veni.

Tinggi nya kasus kekerasan seksual

Para pendukung RUU PKS mengeluarkan kekecewaan nya karena rencana penarikan yang terjadi di tengah tingginya kasus kekerasan seksual.

“Sangat kaget dan kecewa dengan dikeluarkannya RUU PKS dari Prioritas Prolegnas di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual dalam masa Covid-19,” (sumber kompas.com) ucap Veni.

• 

Bersepeda menjadi hobi baru yang dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi ini. Banyak sekali sepeda – sepeda yang memadati jalan – jalan protokol yang membuat Kementrian Perhubungan angkat bicara.

Budi Setiyadi selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melihat, bahwa penggunaan sepede itu perlu di atur karena semakin ke sini kegiatan bersepeda semakin banyak akibat dari pandemi COVID – 19.

“Saya terus terang, sepeda harus diatur, apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati atau gubernur,” (sumber suara.com) ucap Dirjen Budi Setiyadi.

Budi memberitahukan, bahwa di dalam Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, dan sepeda termasuk ke dalam kategori kendaraan yang tidak di gerakan oleh mesin. Karena sepeda, termasuk ke dalam golongan bukan kendaraan bermotor, peraturan yang memegang berada di pemerintah daerah.

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” ucap Budi Setiyadi.

Karena menurut Budi, persoalan tentang pengelompokan angkutan itu harus dilakukan revisi dalam UU Nomor 22/2009, karena seiring dengan berkembang nya zaman, banyak angkutan yang bermunculan dan beragam jenis nya. Seperti angkutan listrik, sepeda listrik, suker, hoverboard, dan lain –lain.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” ucap Budi.

Budi menjelaskan bahwa pihak nya sudah melakukan pembahasan di negara – negara yang memiliki kecenderungan penggunaan sepeda yang meningkat pesat. Ini di lakukan untuk menghindari kontak fisik di angkutan umum, seperti kereta, bus, atau angkutan umum lain nya akibat pandemi COVID – 19, salah satu nya negara Jepang.

Dia menjelaskan, bahwa ada perbedaan tujuan dalam penggunaan sepeda yang ramah lingkungan tersebut. Di negara Jepang, khusus nya Tokyo, masyarakat nya menggunakan sepeda sebagai alat transportasi yang di gunakan dari rumah ke kantor atau sekedar untuk berbelanja.

“Di Indonesia sekarang ini sepeda lebih untuk kegiatan olahraga dan jalan ramai-ramai, kemudian foto-foto. Sebenarnya, diharapkan sepeda ini dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari,” ucap Budi.

Djoko Setijowarno seorang Pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata Semarang melihat bahwa sepeda menjadi salah satu moda tranportasi yang menjadi pilihan terbaik saat kondisi new normal.

“Bersepeda menjadi pilihan, karena selain menghindari kerumunan dalam ruang tertutup dan menghindari antre, bersepeda membuat kesehatan tubuh terjaga,” ucap Djoko.

Sepeda adalah transportasi yang tidak membutuhkan bahan bakar, yang mulai di gunakan secara masif oleh Negara Kolombia akibat dari dampak COVID – 19.

Negara Kolombia sama dengan Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang. Walikota Bogota (Kolombia) bernama Claudia Lopez, memiliki kebijakan selama masa karantina, yaitu menutup jalan sepanjang 117 km setiap hari. Ini bertujuan agar orang – orang yang berjalan kaki dan para pesepeda menjadi lebih mudah untuk bergerak dan tidak perlu khawatir dengan transportasi seperti motor atau mobil.

Dia menuturkan, bahwa era dimana kenormalan baru ini membuat banyak kota di mancanegara mengurangi tingkat kapasitas transportasi umum, dan beralih kepada sepeda atau pun dengan berjalan.

“Untuk perjalanan jarak pendek, moda sepeda dan berjalan kaki benar-benar dikembangkan sedemikian rupa (aman, nyaman dan selamat), supaya tidak beralih ke penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan,” Ucap nya.

• 

Profil Maria Pauline Lumowa, dia adalah buronan kasus Situs Slot Gacor pembobolan bank BNI senilai Rp 1,7 triliun. Kasus nya ini sudah buron sejak tahun 2003. Maria melarikan diri selama 17 tahun ke luar negeri. Maria Pauline lahir di Paleloan, Sulawesi Utara pada tanggal 27 Juli 1958. Di tahun ini Maria genap berusia 62 tahun. Maria merupakan salah satu tersangka atas kasus pembobolan kas Bank BNI Cabang Kebayora Baru senilai Rp 1,7 triliun, dia mengambil uang sebanyak itu melalui letter of credit fiktif.

Kasus nya bermulai pada periode bulan Oktober tahun 2002 sampai Juli tahun 2003. Saat itu Bank BNI tengah mengucur kan pinjaman senilai US$ 136 juta dan 56 juta Euro atau nilai nya sama dengan Rp 1,7 triliun. Denga kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group pemilik nya adalah Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu. Aksi yang dilakukan oleh PT Gramarindo Group diperkira kan menerima bantuan dari “orang dalam” karena BNI tetap menyetujui jaminan letter of credit dari Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switezerland, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp yang dimana buka merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Di bulan Juni tahun 2003, pihak dari Bank BNI mulai merasa curiga atas transaksi nya dengan keuangan PT Gramarindo Group, dan setelah melakukan penyelidikan di temukan bahwa perusahaan PT Gramarindo Group tidak melakukan aktivitas ekspor. Dugaan dari letter of credit yang fiktif ini langsung di laporkan ke Mabes Polri, tetapi Maria Pauline sudah berangkat dahulu ke Singapura pada bulan September 2003. Dia berangkat saat sebulan sebelum di tetapkan menjadi tersangka oleh tim khusus yang di bentuk oleh Mabes Polri.

Rekan Maria Pauline, yaitu Adrian Waworuntu telah tertangkap pada tahun 2004 dan di vonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Sementara Marian sangat licin dan terus melarikan diri selama belasan tahun. Saat Maria berada di Singapura, apparat dari Indonesia kesulitan untuk menangkap nya karena pada saat itu Indonesia belum memiliki kerja sama ekstradisi dengan Negara Singapura. Upaya hukum dari Maria yang mendukung nya untuk melepas kan diri karena menggunakan pengacara yang ternus bermanuver.

Maria Pauline pada tahun 2009 diketahui berada di Belanda tetapi sering bolak – balik Singapura. Lalu, pemerintah Indonesia sudah mengajukan proses ekstradisi sebanyak dua kali ke pemerintah Kerajaan Belanda yaitu tahun 2010 dan 2014. Karena Maria sudah menjadi warga negara Belanda dari tahun 1979. Tetapi ke dua permintaan yang di ajukan ke duanya di tolak oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan malah memberikan pilihan untuk Maria ini di sidangkan di negara Belanda.

Lalu, Maria di tangakap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia pada tanggal 16 Juli 2019. “Penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003,” kata Yasonna seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/7/2020).

Tanpa tinggal diam pemerintah Indonesia menerbitkan surat permintaan penahanan sementara, lalu hal ini di tindak lajuti dengan permintaan ekstradisi. Setelah menjalani proses yang panjang, Maria di ekstradisi dari Serbia dan tiba di Bandara Soekarno – Hatta, Tanggerang. Setelah tiba di Jakarta, Maria langsung di bawa ke Bareskrim Polri untuk menjalan pemeriksaan lebih lanjut.

Pemerintah terus melakukan pergerakan yang Situs Slot Terpercaya cepat guna untuk menanggulangi masalah pandemik COVID – 19 yang sudah berlangsung selama kurang lebih lima bulan ini. Sejumlah daerah yang di perkirakan mempunyai potensi yang tinggi yang di akibat kan dari penyebaran Kasus COVID – 19 ini. Beberapa provinsi yang berada di wilayan Indonesia bagian Timur pun menjadi sorotan perhatian seperti Papua dan Papua bagian Barat.

Muhadjir Effendy menteri coordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK) yang juga menjabat sebagai ketua dewan pengarah gugus tugas (GT) penangan COVID – 19 dan di temani oleh ketua Tim GT Nasional Doni Monardo, Menteri Kesehatan Terawan A Putranto, dan pimpinan Komisi VIII dan IX DPR RI yang secara langsung terjun ke lapangan untuk memantau sekaligus melakukan kegiatan koordinasi bersama pemerintah yang berada di daerah setempat.

Dalam kedatangan nya ke wilayah Papua Barat, Menko PMK menegaskan bahwa persoalan penyaluran bantuan sosial atau bansos yang di kirim dari pusat belum bisa ter salurkan 100 persen kepada masyarkat yang terkena dampak dari COVID – 19. Hal ini di sebabkan karena ada nya kendala berupa akses dan transportasi yang tidak mendukung.

“Ada beberapa kabupaten di Papua Barat yang belum terjangkau bansos karena kesulitan transportasi. Ada juga data yang belum dikirim ke Kemensos. Saya minta ini agar segera dipercepat,” (sumber KEMENKO PMK) ucap bupati atau walikota se  – provinsi Papua Barat saat itu sedang memimpin rapat koordinasi penanganan COVID – 19, dengan melalui video konferensi di Hotel Astion Niu, Manokwari, pada hari selasa (7/7)

Di lihat dari progress salur program bansos regular per tanggal 5 Juli 2020, yang utama nya ada program sembaki untuk di berikan pada bulan Juni di provinsi Papua Barat baru mencapai angkat 50,7 persen dan 42,5 persen untuk provinsi Papua. Lalu, untuk bantuan sosial non regular, bantuan sosial tunai (BST) per tanggal 5 Juli 2020, pada tahap pertama di Provinsi Papua Barat sudah mencapai 57,8 persen, di tahap kedua 57,8 persen, dan di tahap ke tiga 23,1 persen. Sedangka di provinsi Papua pada tahap pertama baru mencapai 43,1 persen, di tahap ke dua 42,4 persen dan di tahap ke tiga 20,1 persen.

“Untuk penyaluran program kartu sembako di Papua dan Papua Barat ada 31 kabupaten/kota yang tidak dijangkau Himbara sehingga serapan bansos dari pusat untuk Papua dan Papua Barat termasuk yang masih rendah. Begitupula saat salur BST ada daerah yang lambat salur karena aksesnya sulit. Mekanisme salur bansos di Papua akan segera disesuaikan sehingga bantuan segera dapat diterima masyarakat,”(Sumber KEMENKO PMK) ucap menko pmk.

Muhadjir Effendy mengakui masalah yang utama yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia adalah ketidakdisiplinan masyarakat, yang membuat penyebaran COVID – 19 ini sulit untuk di atasi. Muhadjir Effendy meminta kepada para pimpinan daerah, mau pun itu walikota, bupati, gubernur, untuk bisa memberikan dan menajdi contoh dalam menerapkan protokol kesehatan yang di berlakukan. Contoh nya seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air hingga bersih, dan selalu menjaga jarak aman dan juga hindari keramaian.

Muhadjir menjelaskan, “Yang paling penting pakai masker karena berdasarkan penelitian 60 persen mengurangi potensi penularan. Kemudian social distancing harus dijalankan karena itu merupakan standar minimum yang harus dipenuhi,” (sumber KEMENKO PMK). 

Di setiap bulannya akan terjadi banyak fenomena yang menarik di langit. Beberapa fenomena yang terjadi bisa kita lihat dengan mata telanjang atau dengan bantuan alat optik. Peristiwa astronomi dan ruang angkasa ini dapat menjadi alternatif anda untuk mengisi waktu luang saat pandemik COVID – 19 ini ada malam hari.

Daftar Fenomena di Bulan Juli 2020 yang Tidak Boleh Dilewatkan

Berikut fenomena langit yang tidak boleh kamu lewatkan di bulan Juli 2020 :

1. Konjungsi Inferio Merkurius Tanggal 1 Juli

Kojungsi atau biasa disebut kesejajaran pada planet Merkurius ini, menurut informasi yang didapat dari lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau disingkat LAPAN, akan terjadi pada tanggal 1 Juni 2020.  Menurut kepala bidang diseminasi pusat sains antariksa nasional atau LAPAN, Emanuel Sungging, konjungsi inferior merkurius ini akan terjadi saat planet matahari, merkurius dan bumi tepat berada di satu garis lurus. Emanuel Sungging menjelaskan “konjungsi (inferior) Merkurius ini menandai pergantian ketampakan Merkurius yang semula dapat terlihat ketika senja, kemudian berubah menjadi ( Merkurius tampak di langit) ketika fajar” (sumber TribunPalu.com) . Saat seperti ini kondisi konjungsi jarak antara Merkurius dengan matahari sebesar 0,563 san atau 84,2 juta kilometer.

2. Aphelion Bumi Tanggal 4 Juli

Marufin Sudibyo astronomi asal Indonesia menjelaskan bahwa tepat pada tangga; 4 Juli 2020, akan terjadi fenomena Aphelio di langit dari bumi dan masyarakat dapat melihat fenomena langit ini. Sebagai informasi, Aphelion adalah titik di mana jarak antara planet Bumi dengan Matahari menjadi sangat jauh. Jarak jauh nya ini di perkirakan akan mencapai 152,1 juta kilometer. Marufin berbicara kepada Kompas.com, “Matahari di Aphelion planet Bumi dapat di amati dari seluruh anggota tata surya lainnya”.

3. Gerhana Bulan Penumbra (GBP) Tanggal 5 Juli

Fenomena langit yaitu gerhana bulan penumbra ini kata Mufrin, adalah gerhana bulan yang sudah terjadi yang ketiga dari empat gerhana bulan dalam tahun 2020 ini. Gerhana Bulan Penumbra (GBP) ini di perkirakan akan dimulai pada jam 10.28 WIB dan akan selesai jam 12.53 WIB berbarengan dengan berakhirnya bulan purnama. Tetapi fenomena langit gerhana bulan penumbra (GBP) ini tidak dapat ditonton dari seluruh wilayah Indonesia, tidak seperti fenomena Aphelion Bumi dan Konjungsi Inferio Merkurius.

4. Matahari di Atas Ka’bah Tanggal 15 Juli

Fenomena matahari yang akan tepat di atas ka’bah ini kembali terjadi pada tanggal 15 Juli yang akan datang. Fenomena ini sudah dua kali terjadi dan menjadi yang terakhir terjadi di tahun 2020 ini. Planet matahari akan berkedudukan tepat melintas di lintang ka’bah dalam gerak semu tahunan. Dan disaat yang bersamaan planet matahri akan melintasi garis meridian ka’bah. Sehingga nanti matahari akan tepat di posisi titik zenith. Fenomena matahari di atas ka’bah ini hanya bisa di tonton di wilayah selain kepulauan Maluku dan pulau Irian.

5. Komet Neowise (C/2020/ F3) Pada Tanggal 20 Juli

Marufin berkata, bahwa fenomena komet neowise ( C/2020/F3 ) ini sangat menarik untuk di tonton karena komet ini baru di temukan pada akhir bulan Maret tahun 2020. Sebagai informasi, perihelio dari komet neowise ini mempunyai jangka waktu yang sangat panjang yaitu sekita 5.000 tahun. Bila di Indonesia komet neowise ini akan terlihat pada tanggal 20 Juli 2020 dengan ketinggian yang dapat meningkat.

• 

Pertambahan limbah plastik yang tak kunjung mereda ini membuat Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Banyak sekali yang menganggap remeh limbah ini. Plastik merupakan jenis sampah yang sangat lama sekali mengurainya, dibutuhkan waktu 50 tahun sampai 100 tahun lamanya hingga plastik ini teurai.

Akan menjadi apa Indonesia bahkan dunia bila orang – orang masih membuang sampah sembarangan dan menganggap ini adalah hal yang sepele. Jangan beranggapan bahwa mungkin hanya membuang satu sampah plastik tidak aja berdampak besar. Bila semua orang beranggapan seperti bagaimana ini semua akan berhenti?

Pada tahun lalu, tepatnya pada tanggal 21/07/2019 menteri kelautan dan perikanan RI yaitu Ibu Susi yang memimpin pawai monster plastik di kawasan CFD. Pawai ini di ikuti oleh 1.500 orang. Tujuan utama dari pawai yang dilakukan ini agar limbah plastik ini perlu penangan yang lebih serius lagi. Karena selain lamanya terurai, sampah plastik ini membahayakan hewan – hewan laut. Bila sampah – sampah tersebut sampai termakan oleh ikan, maka masyarakat yang mengkonsumsi ikan pun akan ikut terserang penyakit. Padahal ikan merupakan makanan yang mengandung protein yang banyak dan mendapatkannya pun mudah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki keyakinan bila plastik sekali pakai akan mengurangi limbah plastik yang terus bertambah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan bahwa ini adalah cara agar limbah plastik tidak teru bertambah. Larangan untuk menggunakan plastik sekali pakai ini telah tertera di dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Larangan yang telah dikeluarkan ini akan di berlakukan pada hari Rabu tanggal 1 juli 2020.

“Yakin (akan mengurangi jumlah sampah plastik). Kami memerlukan kebijakan untuk menangani masalah sampah plastik ini,” kata Andono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6). Sumber CNN Indonesia.

Karena menurutnya sebelum peraturan gubernur ini di buat, sampah – sampah yang masuk dalam TPST Bantargebang di akhir tahun 2019 sudah mencapai 7.702 ton per harinya. dan 34 persennya adalah sampa plastik, sungguh tragis. Menurut Andono,larangan yang diterapkan Pemda DKI Jakarta ini merupakan tahap awal dalam pengelolaan sampah plastik (sumber CNN Indonesia). Dia yakin bahwa masyarakat maupun pedagang tidak akan merasa terbebani dengan Peraturan Gubernur yang dikeluarkan ini. Karena bila ini tidak di tangani dengan serius maka dampak yang di berikan akan lebih serius lagi.

“Kami menyakini tidak merepotkan masyarakat. Harapannya kesadaran masyarakat untuk bijak menggunakan plastik bisa terbangun dari disiplin membawa kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) ketika berbelanja ini,” tutur dia (sumber CNN Indonesia).

Bila ada yang melanggar peraturan ini Andono telah menyiapkan sanski bagi pedagang atau toko yang tidak mengikuti aturan ini. Sanksi yang di berikan pun berkala, dari mulai di berikannya surat yang berisikan teguran bila mereka terbukti tidak menjalankan dan mematuhi peraturan ini. Lalu ada sanksi administratif berbentuk teguran yang sudah berisikan tiga kali.

Bila yang bersangkutan tidak menggubris surat tegurannya sebanyak tiga kali, maka denda pun akan di berikan secara berskala di mulai dengan denda 5 juta sampai 25 juta. Jika yang bersangkutan masih melanggar peraturan dalam kurun waktu lima minggu dari pengenaan dana, maka pemprov DKI berhak untuk membekukan izin toko yang melanggar aturan.